Pendahuluan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak hanya ditentukan oleh ketepatan memilih metode pengadaan atau keberhasilan memperoleh penyedia. Kualitas pengadaan juga ditentukan oleh ketepatan dokumen persiapan, objektivitas proses pemilihan, pengendalian pelaksanaan kontrak, serta pertanggungjawaban atas hasil pekerjaan.

Dalam konteks tersebut, terbitnya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh para pelaku pengadaan.

Peraturan ini menggantikan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024. Dengan demikian, pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia perlu dibaca kembali dalam kerangka kebijakan pengadaan yang berlaku, termasuk perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan, pertanyaan pentingnya bukan sekadar pasal apa yang berubah. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana ketentuan tersebut memengaruhi pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, pengendalian risiko, dan dokumentasi proses pengadaan.

Artikel ini membahas sejumlah substansi penting dalam Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 serta implikasinya bagi PPK dan Pokja Pemilihan.

1. Perubahan kerangka pedoman pengadaan melalui penyedia

Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 mengatur persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dengan cakupan yang meliputi persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima, hingga penilaian kinerja penyedia.

Pedoman tersebut dibagi menjadi tiga lampiran:

1. Lampiran I untuk pengadaan barang, jasa lainnya, dan jasa konsultansi nonkonstruksi.
2. Lampiran II untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.
3. Lampiran III untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun.

Pembagian ini penting karena karakteristik, dokumen teknis, metode evaluasi, dan risiko setiap jenis pengadaan tidak selalu sama.

Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa metode pengadaan melalui penyedia mencakup e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender atau seleksi. Pelaksanaan e-purchasing tetap harus memperhatikan ketentuan LKPP yang mengatur Katalog Elektronik.

Implikasinya: PPK dan Pokja Pemilihan perlu menggunakan lampiran yang sesuai dengan jenis pengadaannya. Dokumen kerja untuk pengadaan barang tidak dapat serta-merta diterapkan pada pekerjaan konstruksi tanpa memperhatikan ketentuan khusus yang berlaku.

Perubahan ini juga menjadi momentum bagi UKPBJ untuk meninjau kembali pedoman internal, daftar periksa, format dokumen, dan materi pembinaan yang masih mengacu pada ketentuan sebelumnya.

2. Digitalisasi pengadaan: fitur transaksional dan pencatatan

Salah satu ketentuan yang perlu mendapat perhatian adalah pengaturan penggunaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung dengan fitur transaksional atau pencatatan.

Dalam Pasal 3, fitur transaksional dijelaskan sebagai fitur yang memfasilitasi seluruh tahapan pemilihan penyedia. Fitur ini digunakan, antara lain, untuk:

• Pengadaan langsung barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp50 juta.
• Pengadaan langsung jasa konsultansi.
• Penunjukan langsung.
• Tender cepat.
• Tender atau seleksi.
• Tender terbatas dalam rangka percepatan pembangunan di Papua.

Sementara itu, fitur pencatatan digunakan untuk pengadaan langsung barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50 juta.

Peraturan ini juga mengatur kondisi khusus bagi pengadaan langsung penyedia jasa lainnya perorangan untuk mendukung operasional layanan publik, seperti tenaga kebersihan, pertamanan, atau tenaga lapangan lainnya. Apabila penggunaan fitur transaksional dinilai tidak efektif dan efisien, fitur pencatatan dapat digunakan berdasarkan pertimbangan PPK atau pejabat penandatangan kontrak. Penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan reviu APIP sebelum proses pemilihan penyedia.

Ketentuan ini perlu dibaca secara cermat. Penggunaan fitur pencatatan pada kondisi khusus tersebut bukan keputusan yang dapat diambil semata-mata karena dianggap lebih praktis. Terdapat pertimbangan yang harus disampaikan dan mekanisme reviu yang harus dipenuhi.

Dampak bagi PPK

PPK perlu memahami fitur yang sesuai dengan metode, nilai, dan karakteristik pengadaan. Untuk kondisi khusus yang diatur dalam Pasal 3, pertimbangan mengenai efektivitas dan efisiensi perlu didukung alasan yang jelas serta diproses sesuai ketentuan.

Dampak bagi Pokja Pemilihan

Pokja perlu memastikan pelaksanaan pemilihan menggunakan sistem dan fitur yang sesuai. Penggunaan sistem elektronik bukan hanya persoalan teknis, tetapi bagian dari tata cara pelaksanaan pengadaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

3. Data pemilik manfaat dan pengendalian persaingan

Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 mengatur kewajiban peserta pemilihan untuk melaporkan data pemilik manfaat (beneficial ownership). Ketentuan ini memiliki tahapan penerapan yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan Pasal 8, pengaturan evaluasi data pemilik manfaat dibagi sebagai berikut:

• Pengumuman atau undangan sampai dengan 31 Oktober 2026: belum dilakukan evaluasi atas data pemilik manfaat.
• Pengumuman atau undangan mulai 1 November sampai dengan 31 Desember 2026: evaluasi dilakukan berdasarkan data yang tersedia dalam sistem pengadaan elektronik dan sistem pendukungnya atau data yang diunggah oleh penyedia.
• Pengumuman atau undangan mulai 1 Januari 2027: evaluasi dilakukan berdasarkan data yang tersedia dalam sistem pengadaan elektronik dan sistem pendukungnya.

Untuk tahapan yang telah mewajibkan evaluasi, ketidaktersediaan data sesuai ketentuan dapat menyebabkan penawaran digugurkan. Pasal 8 juga mengatur bahwa Pokja Pemilihan menggugurkan peserta yang memiliki kesamaan pemilik manfaat pada paket pengadaan yang sama.

Pengaturan ini berkaitan dengan upaya menjaga integritas proses pemilihan dan mengendalikan potensi persaingan yang tidak sehat. Namun, penerapannya harus mengikuti tahapan waktu dan mekanisme yang secara tegas diatur dalam peraturan.

Dampak bagi PPK

PPK perlu memperhatikan kesiapan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk proses pemilihan. Koordinasi dengan Pokja Pemilihan menjadi penting agar persyaratan yang berkaitan dengan data pemilik manfaat dipahami sejak awal dan tidak menimbulkan ketidaksiapan pada saat pemilihan.

Dampak bagi Pokja Pemilihan

Pokja perlu memastikan pemeriksaan data dilakukan sesuai periode penerapan yang berlaku. Pokja juga perlu mendokumentasikan dasar evaluasi dan keputusan pengguguran secara memadai, terutama ketika data tidak tersedia atau ditemukan kesamaan pemilik manfaat.

Bagi UKPBJ, ketentuan ini layak diterjemahkan menjadi panduan kerja dan bahan sosialisasi. Anggota Pokja perlu mengetahui kapan data tersebut mulai dievaluasi, sumber data yang digunakan, dan konsekuensi yang diatur dalam peraturan.

4. Segmentasi usaha jasa konstruksi

Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 juga mengatur segmentasi usaha bagi badan usaha jasa konstruksi berdasarkan nilai pagu anggaran. Untuk pekerjaan konstruksi, Pasal 4 menetapkan segmentasi sebagai berikut:

Nilai pagu anggaran	Segmentasi penyedia
Sampai dengan Rp2 miliar	Usaha kecil K1
Di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp7,5 miliar	Usaha kecil K2
Di atas Rp7,5 miliar sampai dengan Rp15 miliar	Usaha kecil K3
Di atas Rp15 miliar sampai dengan Rp50 miliar	Usaha menengah
Di atas Rp50 miliar sampai dengan Rp100 miliar	Usaha besar non-BUMN
Di atas Rp100 miliar	Usaha besar

Untuk jasa konsultansi konstruksi, peraturan tersebut mengatur segmentasi tersendiri berdasarkan nilai pagu, yaitu sampai dengan Rp1 miliar untuk usaha kecil, di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar untuk usaha menengah, dan di atas Rp2,5 miliar untuk usaha besar.

Ketentuan segmentasi ini penting karena berkaitan dengan kesesuaian kualifikasi penyedia terhadap nilai pekerjaan. Dalam penerapannya, pelaku pengadaan perlu membaca ketentuan secara utuh dan memastikan bahwa persyaratan kualifikasi yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dampak bagi PPK

Dalam menyiapkan dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi konstruksi, PPK perlu memperhatikan nilai pagu dan segmentasi usaha yang relevan. Persyaratan yang tidak sesuai dapat membatasi persaingan secara tidak semestinya atau menimbulkan persoalan dalam proses pemilihan.

Dampak bagi Pokja Pemilihan

Pokja perlu memeriksa kesesuaian persyaratan kualifikasi dalam dokumen pemilihan dengan segmentasi yang ditentukan. Reviu tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan dokumen penyedia, tetapi juga harus memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan sejak awal sudah sesuai dengan ketentuan.

5. Penawaran di bawah 80% HPS: pentingnya analisis harga

Dalam ketentuan tertentu, khususnya pada pemilihan pekerjaan konstruksi, penawaran di bawah 80% HPS memerlukan perhatian khusus.

Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 mengatur bahwa peserta yang menyampaikan penawaran kurang dari 80% HPS harus menyampaikan rincian analisis harga satuan pekerjaan beserta bukti pendukung lainnya. Bukti tersebut meliputi perhitungan kuantitas atau koefisien dalam analisis harga satuan pekerjaan serta bukti harga satuan dasar pada setiap mata pembayaran.

Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap atau tidak sesuai, penawaran dinyatakan gugur dalam evaluasi harga. Ketentuan terkait juga mengatur klarifikasi terhadap harga satuan pekerjaan dalam penawaran yang lebih rendah daripada harga satuan pekerjaan dalam HPS.

Perlu ditegaskan bahwa penawaran di bawah 80% HPS tidak serta-merta berarti penawaran tersebut tidak wajar. Ketentuan tersebut menuntut adanya pembuktian yang dapat menjelaskan dasar pembentukan harga penawaran.

Dampak bagi PPK

PPK perlu memastikan bahwa HPS disusun berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS yang berkualitas membantu menjadi referensi dalam memahami struktur harga dan menilai kewajaran harga penawaran sesuai ketentuan.

Dampak bagi Pokja Pemilihan

Pokja harus melaksanakan evaluasi dan klarifikasi berdasarkan dokumen serta kriteria yang diatur. Pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada angka total penawaran, tetapi juga harus memperhatikan kelengkapan dan kesesuaian bukti pendukung yang diwajibkan.

Pokja perlu mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan alasan keputusan secara jelas. Hal ini penting agar keputusan evaluasi dapat ditelusuri apabila terdapat sanggahan atau pemeriksaan di kemudian hari.

Catatan: Ketentuan mengenai ambang 80% dan dokumen analisis harga harus diterapkan sesuai ruang lingkup serta prosedur yang ditentukan dalam lampiran terkait. Ketentuan khusus pekerjaan konstruksi tidak boleh digeneralisasi begitu saja untuk semua jenis pengadaan.

6. Pengendalian pelaksanaan kontrak dan serah terima

Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tidak hanya membahas proses pemilihan penyedia. Cakupannya juga meliputi pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan, dan penilaian kinerja penyedia.

Dalam pekerjaan konstruksi, Pasal 7 mengatur perlunya pengawasan teknis untuk menjamin kualitas pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan dapat dilakukan oleh konsultan pengawasan konstruksi, konsultan manajemen konstruksi, dan/atau tim atau tenaga teknis.

Apabila pengawasan dilakukan oleh konsultan, konsultan melaksanakan pengawasan untuk dan atas nama PPK atau pejabat penandatangan kontrak sesuai ketentuan kontrak. Penerimaan hasil pekerjaan oleh PPK didasarkan pada pengawasan teknis tersebut dan disertai laporan pengawasan. Jika pengawasan dilakukan oleh tim atau tenaga teknis tanpa konsultan pengawasan atau manajemen konstruksi, tim atau tenaga teknis menyusun laporan pengawasan konstruksi.

Ketentuan ini menegaskan pentingnya bukti pengawasan dalam proses penerimaan hasil pekerjaan.

Dampak bagi PPK

PPK perlu memastikan pelaksanaan kontrak berjalan sesuai ruang lingkup, spesifikasi, jadwal, dan ketentuan kontrak. Untuk pekerjaan konstruksi, laporan pengawasan teknis menjadi bagian penting dalam mendukung penerimaan hasil pekerjaan.

Serah terima tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai tahapan administratif setelah pekerjaan dinyatakan selesai. PPK perlu memastikan bahwa hasil pekerjaan telah memenuhi ketentuan kontrak dan didukung dokumentasi yang memadai.

Dampak bagi Pokja Pemilihan

Pokja perlu memperhatikan rancangan kontrak pada saat reviu dokumen persiapan pengadaan. Ketentuan mengenai ruang lingkup, pengawasan, jaminan, serah terima, dan tanggung jawab para pihak perlu dirumuskan secara konsisten sejak tahap pemilihan.

Dengan demikian, risiko yang muncul pada pelaksanaan kontrak dapat dikurangi sejak tahap perencanaan dan persiapan.

7. Apa yang perlu disiapkan PPK, Pokja, dan UKPBJ?

Memahami peraturan baru tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi atau membaca ringkasan pasal. Diperlukan langkah penyesuaian yang dapat diterapkan dalam proses kerja.

Pelaku	Langkah yang perlu diprioritaskan
PPK	Meninjau kembali dokumen persiapan pengadaan, HPS, rancangan kontrak, kebutuhan pengawasan, dan dokumentasi pelaksanaan kontrak.
Pokja Pemilihan	Menyesuaikan daftar periksa reviu, persyaratan penyedia, metode evaluasi, dokumen pemilihan, serta prosedur pemeriksaan data pemilik manfaat sesuai masa penerapannya.
UKPBJ	Meninjau SOP dan format dokumen, menyelenggarakan sosialisasi berbasis kasus, serta membangun mekanisme konsultasi dan pengendalian mutu dokumen pemilihan.
PA/KPA	Memastikan penyelesaian perbedaan pendapat antara PPK dan Pokja dilakukan sesuai mekanisme yang diatur, serta mendukung kesiapan organisasi dalam menerapkan ketentuan baru.

Langkah penyesuaian tersebut sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peralihan. Pasal 10 mengatur bahwa proses pemilihan penyedia yang telah dilaksanakan sebelum peraturan ini berlaku diselesaikan berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024. Kontrak yang telah ditandatangani tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak. Sistem pengadaan elektronik dan sistem pendukung yang telah dirilis sebelum peraturan ini berlaku harus menyesuaikan dalam waktu paling lambat satu tahun sejak peraturan diundangkan.

Artinya, penyesuaian tidak dapat dilakukan hanya dengan mengganti format dokumen. PPK, Pokja, dan UKPBJ juga perlu memahami aturan mana yang berlaku untuk proses yang sedang berjalan, dokumen mana yang harus diperbarui, dan bagaimana keputusan penting didokumentasikan.

Penutup

Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 menjadi pedoman penting dalam persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. Sejumlah substansi yang perlu mendapat perhatian meliputi penggunaan fitur transaksional dan pencatatan, penerapan evaluasi data pemilik manfaat, segmentasi usaha jasa konstruksi, pemeriksaan penawaran di bawah 80% HPS pada ketentuan terkait, serta pengendalian pelaksanaan kontrak dan serah terima.

Bagi PPK, peraturan ini perlu diterjemahkan ke dalam persiapan pengadaan yang cermat, HPS yang dapat dipertanggungjawabkan, rancangan kontrak yang sesuai, dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang terdokumentasi. Bagi Pokja Pemilihan, peraturan ini menuntut ketelitian dalam mereviu dokumen, menetapkan persyaratan, melaksanakan evaluasi, dan mendokumentasikan keputusan pemilihan.

Bagi UKPBJ, tantangannya adalah memastikan perubahan regulasi benar-benar dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh para pelaku pengadaan. Pembaruan SOP, daftar periksa, format dokumen, dan pembinaan berbasis kasus merupakan langkah yang dapat membantu proses tersebut.

Pada akhirnya, keberhasilan penerapan peraturan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur. Yang lebih penting adalah kemampuan seluruh pelaku pengadaan mengambil keputusan secara tepat, menjaga persaingan yang sehat, mengendalikan risiko, dan memastikan hasil pengadaan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dasar hukum utama:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
4. Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024, sebagai ketentuan sebelumnya yang relevan untuk perbandingan dan penerapan aturan peralihan.

Dalam penyusunan dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi, persoalan personel K3 sering kali terlihat sederhana.

Misalnya, sebuah paket pekerjaan mencakup pembangunan gedung sekaligus pemasangan panel listrik. Atau lebih kompleks lagi: pekerjaan mencakup pemasangan cubicle tegangan menengah, transformator, panel tegangan rendah, kabel, grounding, sambungan PLN, testing dan commissioning.

Kemudian muncul pertanyaan:

Apakah cukup mensyaratkan Ahli K3 Konstruksi? Ataukah harus ditambahkan Ahli K3 Listrik?

Jawabannya tidak cukup hanya dengan memilih salah satunya.

Ketika pekerjaan konstruksi mengandung pekerjaan listrik, terdapat dua aspek keselamatan yang perlu dianalisis secara terpisah, yaitu keselamatan konstruksi dan K3 listrik. Keduanya memiliki objek, fungsi dan dasar pengaturan yang berbeda, tetapi dapat berlaku secara bersamaan.

Karena itu, dalam menyusun spesifikasi teknis maupun dokumen pemilihan, pendekatan yang lebih tepat adalah:

Lingkup pekerjaan → bahaya → risiko → regulasi → kompetensi → personel.

---

K3 Konstruksi dan K3 Listrik: Apa Bedanya?

Pertama-tama, perlu dibedakan antara keselamatan konstruksi dan K3 listrik.

Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan salah satu dasar utama penyelenggaraan keselamatan konstruksi dan saat ini berstatus berlaku. Regulasi ini mengatur pedoman penerapan SMKK dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. JDIH PU

Sementara itu, Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja, yang telah diubah dengan Permenaker Nomor 33 Tahun 2015, mengatur secara khusus penyelenggaraan K3 listrik, termasuk pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik. Kedua peraturan tersebut tercatat berlaku pada JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan

Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Keselamatan Konstruksi	K3 Listrik
Fokus pada keselamatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi	Fokus pada keselamatan pekerjaan dan instalasi listrik
Berbasis SMKK	Berbasis ketentuan K3 listrik
Mengendalikan risiko konstruksi secara keseluruhan	Mengendalikan bahaya dan risiko kelistrikan
Mengatur sistem keselamatan konstruksi	Mengatur kompetensi dan aspek keselamatan listrik
Permen PUPR 10/2021	Permenaker 12/2015 jo. 33/2015

Dengan demikian, K3 konstruksi dan K3 listrik bukan dua pilihan yang harus salah satunya.

Pada pekerjaan tertentu, keduanya justru harus diterapkan secara bersamaan.

---

Jangan Mulai dari Sertifikat, Mulai dari Pekerjaan

Salah satu kesalahan yang dapat terjadi dalam penyusunan dokumen pengadaan adalah menentukan sertifikat personel terlebih dahulu:

“Paket ini pekerjaan listrik, jadi minta Ahli K3 Listrik.”

atau:

“Paket ini Pekerjaan Konstruksi, jadi cukup Ahli K3 Konstruksi.”

Pendekatan tersebut terlalu sederhana.

Yang seharusnya dilakukan adalah melihat apa yang benar-benar dikerjakan.

Misalnya sebuah paket bernama:

Pembangunan Gedung Kantor

Di dalamnya ternyata terdapat:

• instalasi listrik;
• panel LV;
• genset;
• grounding;
• sistem proteksi;
• pekerjaan pada ketinggian.

Maka risiko pekerjaan tidak hanya berasal dari pekerjaan konstruksinya, tetapi juga dari sistem kelistrikannya.

Demikian pula paket:

Pembangunan Gardu Listrik

tidak cukup dilihat sebagai pekerjaan pengadaan peralatan listrik. Apabila terdapat pemasangan, perubahan instalasi, penyambungan, pengujian dan energize, maka aspek keselamatan listrik harus dianalisis secara khusus.

Karena itu, prinsip sederhananya adalah:

Jangan menentukan personel berdasarkan nama paket. Tentukan berdasarkan pekerjaan dan risikonya.

---

Ahli K3 Listrik, Teknisi K3 Listrik dan Tenaga Teknis Listrik Bukan Hal yang Sama

Pembedaan ini sangat penting.

Dalam praktik, istilah “orang K3 listrik”, “teknisi listrik” dan “Ahli K3 Listrik” kadang digunakan secara bergantian. Padahal, ketiganya tidak otomatis memiliki fungsi yang sama.

Permenaker 12/2015 secara tegas membedakan Ahli K3 bidang Listrik dan Teknisi K3 Listrik.

Pasal 6 mengatur bahwa perencanaan, pemasangan, perubahan dan pemeliharaan dilakukan oleh Ahli K3 bidang Listrik pada perusahaan atau PJK3. Untuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan, regulasi tersebut juga memberikan ruang bagi Teknisi K3 Listrik pada perusahaan atau PJK3. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan

Sementara itu, tenaga teknis listrik berfokus pada kompetensi teknis pekerjaan listrik, bukan semata-mata fungsi K3.

Secara sederhana:

Personel	Fokus utama
Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi	Keselamatan konstruksi dan penerapan SMKK
Petugas Keselamatan Konstruksi	Pelaksanaan dan pengawasan keselamatan di lapangan
Ahli K3 Bidang Listrik	Keselamatan dan K3 pada pekerjaan/instalasi listrik
Teknisi K3 Listrik	Pelaksanaan aspek K3 listrik dalam lingkup yang diatur
Tenaga teknis listrik	Kompetensi teknis pekerjaan kelistrikan

Dengan demikian:

Ahli K3 Listrik tidak otomatis sama dengan tenaga teknis listrik.

Dan:

Ahli K3 Konstruksi tidak otomatis menggantikan Ahli K3 Listrik.

Sertifikat atau kompetensi satu bidang tidak boleh dianggap otomatis mencakup seluruh fungsi bidang lainnya.

---

Kapan Pekerjaan Konstruksi Membutuhkan Kompetensi K3 Listrik?

Permenaker 12/2015 memberikan dasar yang cukup jelas.

Pasal 6 menyatakan bahwa perencanaan wajib dilakukan pada pemasangan dan perubahan untuk kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik.

Perencanaan, pemasangan, perubahan dan pemeliharaan tersebut dilakukan oleh Ahli K3 bidang Listrik. Untuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan, dapat dilakukan oleh Teknisi K3 Listrik sesuai ketentuan yang berlaku. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan

Artinya, ketika suatu paket konstruksi mencakup aktivitas seperti:

• pemasangan instalasi listrik;
• perubahan instalasi;
• pemasangan panel;
• pemasangan transformator;
• pemasangan cubicle;
• pekerjaan tegangan menengah;
• pemasangan kabel;
• grounding;
• pemeliharaan instalasi;
• testing dan commissioning,

maka PPK perlu melakukan analisis K3 listrik secara khusus.

Bukan berarti setiap pekerjaan yang memiliki satu komponen listrik otomatis harus memiliki semua jenis personel K3 listrik.

Yang harus dilakukan adalah menentukan:

aktivitas listrik apa yang dilakukan, risiko apa yang muncul, dan kompetensi apa yang dibutuhkan untuk mengendalikan risiko tersebut.

---

Jangan Salah Memahami Angka 200 kVA

Ada satu hal yang sering menimbulkan kesalahpahaman.

Pasal 7 Permenaker 12/2015 menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki pembangkitan listrik lebih dari 200 kVA wajib mempunyai Ahli K3 bidang Listrik. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan

Ketentuan ini tidak boleh diterjemahkan secara sederhana menjadi:

“Kalau pekerjaan listriknya lebih dari 200 kVA, otomatis wajib Ahli K3 Listrik.”

Angka 200 kVA dalam Pasal 7 tersebut berkaitan dengan pembangkitan listrik, bukan semata-mata kapasitas daya listrik yang diterima dari PLN.

Ini menjadi penting dalam pekerjaan penambahan daya.

Misalnya suatu rumah sakit meningkatkan kapasitas sambungan PLN menjadi 555 kVA. Kondisi tersebut tidak otomatis dapat disebut sebagai pembangkitan listrik 555 kVA.

Namun, bukan berarti aspek K3 listrik menjadi tidak relevan.

Apabila pekerjaan tersebut mencakup pemasangan atau perubahan instalasi listrik, dasar analisis yang lebih tepat adalah ketentuan Pasal 6 Permenaker 12/2015. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan

---

Pemeriksaan dan Pengujian Juga Harus Diperhatikan

K3 listrik tidak berhenti pada persoalan siapa yang menjadi personel.

Permenaker 12/2015 juga mengatur pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 9 menyatakan bahwa pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik dilakukan untuk memastikan terpenuhinya standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dan pengujian tersebut wajib dilakukan pada kegiatan:

• perencanaan;
• pemasangan;
• penggunaan;
• perubahan; dan
• pemeliharaan

untuk kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan

Karena itu, untuk pekerjaan yang berakhir pada energize dan commissioning, pertanyaan PPK tidak cukup:

“Apakah sudah ada Ahli K3 Listrik?”

Pertanyaan berikutnya adalah:

“Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan pengujian instalasi sebelum digunakan?”

Ini penting karena keberhasilan pekerjaan listrik bukan hanya ditentukan oleh terpasangnya peralatan, tetapi juga oleh keamanan dan kelayakan sistem ketika akan dioperasikan.

---

Matriks Praktis Penentuan Kompetensi

Untuk membantu PPK, berikut matriks sederhana yang dapat digunakan sebagai alat analisis awal.

Jenis pekerjaan	K3 Konstruksi	K3 Listrik	Kompetensi teknis listrik
Pekerjaan sipil biasa	✓	Tidak otomatis	Sesuai pekerjaan
Gedung + instalasi listrik	✓	Analisis kebutuhan	✓
Panel tegangan rendah	✓*	Relevan	✓
Penarikan kabel	✓*	Relevan	✓
Grounding	✓*	Relevan	✓
Cubicle tegangan menengah	✓*	Sangat relevan	✓
Transformator	✓*	Sangat relevan	✓
Sambungan tegangan menengah	✓*	Sangat relevan	✓
Testing & commissioning	✓*	Sangat relevan	✓
Pemeliharaan panel/trafo	Tidak otomatis	Relevan	✓

Keterangan: tanda (*) berlaku apabila pekerjaan tersebut merupakan bagian dari paket Pekerjaan Konstruksi. Matriks ini merupakan alat analisis, bukan daftar kewajiban otomatis.

Dari tabel tersebut terlihat satu hal penting:

Semakin spesifik dan berbahaya pekerjaan listriknya, semakin penting analisis kompetensi K3 listrik dilakukan secara khusus.

---

Studi Kasus: Pekerjaan Tambah Daya RSUD Pasirian

Prinsip tersebut dapat dilihat pada pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik RSUD Pasirian.

Dokumen pekerjaan menetapkan sasaran kapasitas listrik sebesar 555 kVA dan mencakup antara lain pemasangan panel tegangan menengah, transformator, panel tegangan rendah, kabel, grounding, feeder serta testing dan commissioning. Spesifikasi Teknis Tambah Daya …

Spesifikasi juga memuat transformator 630 kVA dengan sisi primer 20 kV dan sisi sekunder 400 V, serta pekerjaan kubikel tegangan menengah. Spesifikasi Teknis Tambah Daya … Spesifikasi Teknis Tambah Daya …

Dokumen RKS bahkan mensyaratkan penyedia menyediakan:

“Petugas Ahli / Teknisi K3 Listrik yang sudah tersertifikasi Kemenaker”

dan mengatur kehadiran petugas tersebut selama pekerjaan berlangsung. Spesifikasi Teknis Tambah Daya …

Pada bagian persyaratan personel manajerial, dokumen juga mencantumkan 1 orang Ahli K3 Listrik, dengan sertifikat Ahli K3 Listrik dan pengalaman minimal 3 tahun. Spesifikasi Teknis Tambah Daya …

Dari karakteristik pekerjaan tersebut, terlihat bahwa paket ini bukan sekadar pengadaan barang listrik.

Terdapat:

• pekerjaan konstruksi;
• pemasangan/perubahan instalasi listrik;
• pekerjaan tegangan menengah;
• transformator;
• panel;
• grounding;
• testing;
• commissioning; dan
• proses menuju energize.

Karena itu, analisis keselamatannya harus dilakukan pada dua domain:

keselamatan konstruksi + K3 listrik.

---

Apakah Harus Ada Dua Orang?

Tidak selalu.

Ini merupakan bagian yang juga perlu diperhatikan dalam menyusun persyaratan dokumen pemilihan.

Tujuan pengadaan bukan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin sertifikat.

Tujuannya adalah memastikan bahwa pekerjaan dilakukan oleh personel dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

Karena itu, pertanyaan yang tepat bukan:

“Apakah harus ada dua orang?”

melainkan:

“Apakah seluruh fungsi keselamatan yang diwajibkan dapat dipenuhi oleh personel yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai?”

Apabila dimungkinkan adanya perangkapan fungsi, PPK tetap harus memeriksa:

• sertifikasi;
• kompetensi;
• kewenangan;
• tanggung jawab;
• beban pekerjaan;
• kebutuhan kehadiran di lapangan; dan
• ketentuan masing-masing rezim keselamatan.

Jangan berasumsi bahwa satu sertifikat otomatis mencakup semua fungsi.

---

Bagaimana PPK Menyusun Persyaratan Personel?

Pendekatan yang paling mudah adalah menggunakan enam tahap:

1. Identifikasi lingkup pekerjaan

Apa yang benar-benar akan dikerjakan?

2. Identifikasi bahaya

Apa yang dapat menyebabkan kecelakaan?

3. Tentukan risiko

Seberapa besar konsekuensi dan kemungkinan terjadinya?

4. Tentukan regulasi

Apakah risiko tersebut berada dalam rezim:

• SMKK;
• K3 listrik;
• ketenagalistrikan;
• atau regulasi teknis lainnya?

5. Tentukan kompetensi

Kompetensi apa yang diperlukan untuk mengendalikan risiko tersebut?

6. Tentukan personel

Barulah ditentukan:

• Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi;
• Petugas Keselamatan Konstruksi;
• Ahli K3 Listrik;
• Teknisi K3 Listrik;
• tenaga teknis listrik; atau
• kompetensi lain yang relevan.

Dengan pendekatan tersebut, persyaratan personel dapat ditelusuri secara logis:

Pekerjaan → Bahaya → Risiko → Regulasi → Kompetensi → Personel.

---

Bagaimana Menuliskannya dalam Dokumen Pengadaan?

PPK sebaiknya menghindari redaksi yang terlalu umum seperti:

“Penyedia wajib menyediakan tenaga K3 listrik yang bersertifikat.”

Redaksi seperti ini menimbulkan pertanyaan:

K3 yang mana? Sertifikat apa? Fungsinya apa? Mengapa diperlukan?

Lebih baik persyaratan dirumuskan secara spesifik berdasarkan fungsi.

Misalnya:

Penyedia wajib menyediakan personel keselamatan konstruksi sesuai tingkat risiko dan ketentuan SMKK yang berlaku.

Kemudian, apabila lingkup pekerjaan memang memerlukan kompetensi K3 listrik:

Penyedia wajib menyediakan personel dengan kompetensi K3 bidang listrik sesuai jenis pekerjaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3 listrik.

Selanjutnya, apabila dibutuhkan tenaga teknis listrik:

Penyedia wajib menyediakan tenaga teknis dengan kompetensi sesuai bidang dan tingkat instalasi listrik yang dilaksanakan.

Dengan demikian, persyaratan tidak sekadar menjadi daftar sertifikat, tetapi mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

---

Kesimpulan

Ketika sebuah Pekerjaan Konstruksi mengandung pekerjaan listrik, pertanyaan “Ahli K3 Konstruksi atau Ahli K3 Listrik?” sebenarnya merupakan pertanyaan yang terlalu sederhana.

Yang lebih tepat adalah:

Apa pekerjaan yang dilakukan?

Apa bahayanya?

Apa risikonya?

Regulasi apa yang mengaturnya?

Kompetensi apa yang dibutuhkan?

Siapa personel yang memiliki kompetensi tersebut?

Keselamatan konstruksi dan K3 listrik mempunyai fokus yang berbeda. SMKK mengendalikan keselamatan penyelenggaraan konstruksi secara keseluruhan, sedangkan K3 listrik memberikan pengendalian khusus terhadap bahaya yang berasal dari instalasi, perlengkapan, peralatan dan pekerjaan listrik.

Karena itu, dalam pekerjaan konstruksi yang mengandung pekerjaan listrik, keduanya dapat berlaku secara bersamaan.

Hal yang juga penting adalah membedakan Ahli K3/Keselamatan Konstruksi, Petugas Keselamatan Konstruksi, Ahli K3 Bidang Listrik, Teknisi K3 Listrik dan tenaga teknis listrik. Masing-masing memiliki fungsi dan kompetensi yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.

Pada akhirnya, prinsip yang paling sederhana bagi PPK adalah:

Jangan menentukan personel berdasarkan sertifikat yang ingin diminta. Tentukan terlebih dahulu risiko yang harus dikendalikan, kemudian tentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengendalikannya.

Dengan pendekatan tersebut, persyaratan personel dalam spesifikasi teknis dan dokumen pemilihan akan menjadi lebih proporsional, relevan dengan pekerjaan, dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih mudah dijelaskan apabila dipertanyakan oleh peserta pemilihan.

---

Dasar Regulasi

1. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah antara lain dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
2. PP Nomor 22 Tahun 2020 jo. PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi. PP 14/2021 tercatat berstatus berlaku. Peraturan BPK
3. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, berstatus berlaku. JDIH PU
4. Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja, berstatus berlaku. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan
5. Permenaker Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 12 Tahun 2015, berstatus berlaku. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan
6. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 jo. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres 46/2025 berlaku sejak 30 April 2025. Peraturan BPK