heru kuncahyono

Sosialisasi

  • Sosialisasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Sosialisasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Pada tanggal 30 April 2025, Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diundangkan. Sosialisasi daring terkait dengan perubahan ini diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta mengenai perubahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa.

    Pokok-Pokok Perubahan dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025

    Perubahan utama dalam Perpres ini mencakup beberapa aspek penting yang akan mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan program prioritas nasional. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perluasan ruang lingkup pengadaan dan penguatan peran produk dalam negeri (PDN) serta Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, pengadaan langsung, tender cepat, dan penguatan penggunaan katalog elektronik juga menjadi fokus utama.

    Pentingnya Perubahan dalam Sistem Pengadaan

    Dengan adanya perubahan ini, pemerintah berharap dapat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Salah satu perubahan yang disorot adalah adanya kemudahan dalam pengadaan barang melalui sistem katalog elektronik, yang akan memungkinkan lebih banyak pelaku usaha mikro kecil untuk berpartisipasi dalam sistem pengadaan.

    Selain itu, aturan baru ini memperkenalkan diskresi bagi Pejabat Pengadaan (PA) dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat. Hal ini diharapkan dapat mempercepat respons terhadap situasi darurat tanpa mengurangi kualitas pengadaan.

    Penguatan Kompetensi Pejabat Pengadaan

    Pentingnya kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian utama dalam Perpres ini. Ke depan, diharapkan pejabat pengadaan, baik di kementerian maupun di pemerintah daerah, dapat memiliki pengetahuan yang memadai agar proses pengadaan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, sertifikasi kompetensi pengadaan akan menjadi syarat penting dalam jabatan pengadaan.

    Penerapan Kebijakan untuk Mempercepat Proses Pengadaan

    Pemerintah juga akan terus mempercepat regulasi dan peraturan turunan dari Perpres 46 agar implementasi di lapangan berjalan lebih cepat dan efisien. Salah satu langkah untuk mempercepat pengadaan adalah dengan mempermudah proses evaluasi dan negosiasi harga dalam pengadaan barang melalui sistem elektronik.

    Kesimpulan

    Perpres Nomor 46 Tahun 2025 membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat penggunaan produk dalam negeri. Di samping itu, kompetensi pejabat pengadaan dan kemudahan sistem pengadaan elektronik menjadi kunci sukses implementasi kebijakan ini. Melalui sosialisasi ini, P3I berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada semua pihak terkait untuk mendukung terwujudnya pengadaan barang/jasa yang efisien, transparan, dan akuntabel.

    ** disarikan dari https://www.youtube.com/watch?v=_aCVfOaA0Wc&pp=ygUJcGVuZ2FkYWFu

  • Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025: Percepatan dan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

    Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025: Percepatan dan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

    Pada 30 April 2025, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Perpres 46/2025) diundangkan, membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia. Sosialisasi terkait perubahan ini telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan tujuan untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang efektif. Diskusi dan pemaparan terkait Perpres ini difokuskan pada akselerasi digitalisasi pengadaan dan pemanfaatan produk dalam negeri, serta percepatan program-program prioritas nasional.

    Perubahan Strategis dalam Perpres 46/2025

    Perpres 46/2025 memperkenalkan beberapa perubahan penting, di antaranya:

    1. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)
      Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi domestik dengan lebih banyak melibatkan produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Selain itu, ada kebijakan terkait pengaturan skema pembelian yang lebih mendalam untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa.
    2. Perluasan Digitalisasi Pengadaan
      Digitalisasi pengadaan akan terus diperluas melalui platform elektronik yang memungkinkan proses pengadaan lebih efisien dan transparan. Ini sejalan dengan percepatan implementasi sistem e-purchasing dan katalog elektronik, yang sebelumnya sudah dimulai dengan versi 6 dan kini sedang diperbaharui.
    3. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Program Prioritas
      Salah satu perubahan besar dalam Perpres ini adalah peningkatan ambang batas untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi, yang sebelumnya Rp 200 juta menjadi Rp 400 juta. Selain itu, pengadaan program prioritas berdasarkan arahan Presiden kini bisa dilaksanakan dengan lebih fleksibel.
    4. Pemberian Penghargaan dan Sanksi
      Pemberian penghargaan bagi pengelola fungsi pengadaan barang dan jasa yang berprestasi diatur lebih jelas dalam peraturan ini. Sanksi juga ditingkatkan untuk memastikan ketaatan pada ketentuan pengadaan, dengan ketentuan yang mengharuskan pengadaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    Pentingnya Sinergi dan Peran Sumber Daya Manusia

    Penguatan peran SDM di bidang pengadaan menjadi pilar penting dalam implementasi Perpres ini. Kompetensi teknis bagi pejabat pengadaan, termasuk pengenalan terhadap sertifikasi dan standar kompetensi, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa. Selain itu, peran badan hukum, lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini.

    Sosialisasi dan Implementasi di Tingkat Daerah

    Selain kementerian dan lembaga pusat, Perpres ini juga mencakup pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah, termasuk lembaga yang sebelumnya tidak terlibat dalam proses pengadaan nasional. Penyesuaian kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah melalui pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah perbedaan regulasi yang berlaku di berbagai daerah, yang memerlukan harmonisasi lebih lanjut.

    Kesimpulan

    Perpres Nomor 46 Tahun 2025 merupakan langkah besar dalam memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia. Melalui digitalisasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan perubahan signifikan dalam prosedur pengadaan, regulasi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek strategis nasional. Namun, tantangan besar terletak pada implementasi yang memerlukan keterlibatan semua pihak, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Dalam hal ini, sinergi antara LKPP, IAPI, dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan reformasi ini.

    ** disarikan dari https://www.youtube.com/watch?v=jWQcB_3d-zQ